Posted by: sutjipto | December 18, 2008

MK Gelar Sidang Uji Tentang Pemilu DPR dan DPRD

edit-b-kecil7Mahkamah Konstitusi (MK), menggelar sidang Pengujian UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perkara 22/PUU-VI/2008 pemohon Mohammad Sholeh calon anggota DPRD Jatim 2009-2014. Perkara 24/PUU-VI/2008, pemohon Sutjipto dan Septi Notariana, calon anggota DPR serta Jose Dima Satria calon pemilih. Perkara pertama, Sholeh menggugat pasal yang dianggap memperlihatkan diskriminasi antara calon legislatif perempuan dan laki-laki yang tercantum pada pasal 55 ayat (2). Pasal ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan pasal 28I ayat (2).

“Seharusnya perempuan dan laki-laki diberlakukan sama dalam pemerintahan termasuk politik dan tidak menggunakan persyaratan 30 persen untuk caleg perempuan,” ujar Kuasa Hukum Mohammad Sholeh, Lujianto dalam persidangan di ruang pleno MK, Jakarta, Kamis (16/10).

Yang digugat, pasal 214 huruf a,b,c,d dan e UU a quo yang menentukan calon anggota DPR, DPD dan DPRD terpilih berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 persen dari BPP. Ketentuan tersebut, menurut pemohon tidak memberikan perlakuan sama di depan hukum bagi calon legislatif yang berada di nomor urut kecil.

Sementara itu, pemohon Sutjipto, Septi Notariana dan Jose Dima Satria meminta pasal 205 ayat (4) dan (5) serta pasal 214 UU 10 tahun 2008 bertentangan dengan pasal 1 ayat 2,pasal 6A ayat 1,ayat4,pasal 22E ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

Para pemohon menilai, pasal ini bisa mengakibatkan terpilihnya anggota DPR yang tidak mewakili rakyat yang memilih pada daerah pemilihan.

“Keinginan kami sebagai calon anggota DPR kalau suara kurang dari 5 persen suara itu bisa hilang. Karena sisa suara tersebut dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi bersangkutan,” ujar Sutjipto.

Selain itu, para pemohon dari kedua perkara ini sepakat seharusnya calon legislatif yang berhak menjadi wakil rakyat ialah mereka yang memiliki jumlah suara terbanyak bukan nomor urut.

“Pasal 214 ini telah mengebiri suara rakyat yang telah memilih pemohon, suara terbanyak yang seharusnya menentukan,” kata Sutjipto. (Mimie/IOT-02).

http://www.indonesiaontime.com


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: