DAERAH pemilihan (dapil) Jatim VIII bagaikan terminal bagi beberapa politikus ke Senayan. Mereka datang untuk kembali ke Senayan. Empat incumbent berdinas lagi di gedung DPR. Mereka adalah Mindo Sianipar (PDIP), Guntur Sasono (Demokrat), Hayani Isman (Golkar), dan Ida Fauziyah (PKB).

”Medan perang” caleg yang meliputi wilayah Jombang, Mojokerto (kota dan kabupaten), Nganjuk, serta Madiun (kota dan kabupaten) bisa dibilang berbeda. Jika dapil lain banyak incumbent yang rontok, di sini sebagian yang lolos adalah muka lama.

Mindo Sianipar, misalnya. Secara personal perolehan suara, ketua DPP PDIP itu justru kalah dengan caleg lain, Sadarestuwati. Mindo berada di peringkat kedua peraih dukungan terbanyak dengan 59.620 suara namun tetap lolos.

Sadarestuwati mendapat suara terbanyak di PDIP dengan jumlah hampir dua kali lipat milik Mindo. Dia memperoleh dukungan 117.193 pemilih. Kemenangan Sadarestuwati benar-benar cukup menarik. Sebab, dia bukanlah fungsionaris partai. Kiprahnya di bidang politik juga tak sepanjang Mindo.

Meski bukan politikus tulen, Sadarestuwati punya bekal untuk meraup banyak suara. Dia merupakan adik kandung Bupati Jombang Suyanto. Selain itu, wanita tersebut menjabat sebagai ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Jombang.

Dengan kondisi wilayah di dapil VIII yang agraris, Sadarestuwati sanggup mengalahkan perolehan suara Mindo. Bahkan, dia juga memberi kontribusi sehingga PDIP memenangi perolehan dukungan terbanyak di dapil VIII dengan 383.509 suara.

Caleg incumbent lain yang hampir pasti lolos adalah Guntur Sasono yang kini duduk di Komisi I DPR. Namun, nasib Guntur juga sama dengan koleganya di Senayan, Mindo. Meski bisa kembali jadi anggota dewan, perolehan suaranya kalah dengan caleg lain. Guntur berada di peringkat dua di partainya, Demokrat. Dia mendapat dukungan 41.567 suara. Dia kalah bersaing dengan Sutjipto yang memperoleh suara jauh lebih banyak, yakni 76.282.

Di dapil VIII, pertarungan antara PDIP dan Demokrat begitu seru. Keduanya finis di urutan pertama dan kedua dengan perbedaan suara yang sangat tipis. PDIP memperoleh 383.509 suara, sedangkan Demokrat 383.140 suara. Selisihnya hanya 369 suara.

Sementara itu, Golkar berada di peringkat ketiga dengan perolehan 199.520 suara. Calon incumbent dari partai itu, Hayani Isman, sangat mungkin lolos.

Peringkat keempat perolehan suara partai ditempati PKB. Partai bernomor 13 itu juga mengirimkan calon incumbent ke Senayan. Dia adalah Ida Fauziyah yang mendapat suara terbanyak di partainya, yakni 56.639.

Calon penghuni Senayan dari dapil VIII termasuk punya background beragam. Selain incumbent, ada artis Eko Patrio yang berkendaraan Partai Amanat Nasional (PAN). Kemenangan pelawak sekaligus presenter tersebut memang sudah diprediksi. Popularitas artis dengan nama lengkap Eko Hendro Purnomo itu mampu memikat banyak pemilih.

Lolosnya Eko disebut-sebut karena dia begitu rajin turun ke bawah. Selama masa kampanye, Eko beberapa kali tampil jadi jurkam (juru kampanye). Dia tak sekadar jual tampang dengan pasang baliho atau menyebar poster.

Di antara 10 kursi di dapil VIII, yang sembilan hampir dipastikan sudah terisi. Hanya satu kursi yang mungkin terjadi rotasi. Yakni, kursi kesepuluh. Dari sisi perolehan suara, calon dari PPP Hizbiyah Rochim berpeluang besar lolos karena partainya memperoleh 63.223 suara.

Namun, sisa suara PDIP juga cukup besar, yakni 61.667. Caleg yang memperoleh suara terbanyak ketiga di partai bernomor urut 28 tersebut adalah A. Eddy Susetyo. Dia juga berpeluang lolos ke Senayan.

”Menghitung siapa yang lolos untuk DPR tidak semudah DPRD kota dan kabupaten. Setelah tak memenuhi BPP, yang dihitung adalah partai yang suaranya 50 persen ke atas dari BPP,” jelas anggota KPU Jatim Nadjib Hamid.

”Jika masih ada kursi sisa lagi, seluruh suara dicari BPP baru,” imbuhnya. (fid/tof)

http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=66565

Posted by: sutjipto | December 23, 2008

MK KABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN UJI UU PEMILU

20651Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini dinyatakan Ketua MK, Moh. Mahfud MD dalam pembacaan putusan perkara No. 22&24/PUU-VI/2008, Selasa (23/12), di ruang sidang pleno MK.

Perkara No. 22/PUU-VI/2008 dimohonkan oleh Muhammad Sholeh, calon anggota DPRD Jawa Timur periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan satu Surabaya-Sidoarjo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, Perkara No 24/PUU-VI/2008 dimohonkan oleh perorangan warga negara, antara lain, Sutjipto, S.H., M.Kn. (Calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat), Septi Notariana, S.H., M. Kn., (Calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat) dan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., (calon pemilih 2009). Mereka meminta MK menyatakan Pasal 205 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 214 UU PEMILU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 UU a quo yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30 persen dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30 persen dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30 persen dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta pemilu adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Hal tersebut, menurut MK, merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif. Akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem, terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil.

Dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga menjadi adil pula jika pemilihan anggota DPR atau DPRD juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing.

Selain itu, dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing Caleg. “Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak,” ucap Hakim Konstitusi, Arsyad Sanusi.

Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equality and opportunity before the law) sebagaimana diadopsi dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, artinya setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 UU 10/2008 mengandung standar ganda sehingga dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang sama sehingga dinilai tidak adil.

Dalam putusan ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion). (Wiwik Budi Wasito)

Foto: Dok. Humas MK/Ardli N

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Posted by: sutjipto | December 18, 2008

MK Gelar Sidang Uji Tentang Pemilu DPR dan DPRD

edit-b-kecil7Mahkamah Konstitusi (MK), menggelar sidang Pengujian UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perkara 22/PUU-VI/2008 pemohon Mohammad Sholeh calon anggota DPRD Jatim 2009-2014. Perkara 24/PUU-VI/2008, pemohon Sutjipto dan Septi Notariana, calon anggota DPR serta Jose Dima Satria calon pemilih. Perkara pertama, Sholeh menggugat pasal yang dianggap memperlihatkan diskriminasi antara calon legislatif perempuan dan laki-laki yang tercantum pada pasal 55 ayat (2). Pasal ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan pasal 28I ayat (2).

“Seharusnya perempuan dan laki-laki diberlakukan sama dalam pemerintahan termasuk politik dan tidak menggunakan persyaratan 30 persen untuk caleg perempuan,” ujar Kuasa Hukum Mohammad Sholeh, Lujianto dalam persidangan di ruang pleno MK, Jakarta, Kamis (16/10).

Yang digugat, pasal 214 huruf a,b,c,d dan e UU a quo yang menentukan calon anggota DPR, DPD dan DPRD terpilih berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 persen dari BPP. Ketentuan tersebut, menurut pemohon tidak memberikan perlakuan sama di depan hukum bagi calon legislatif yang berada di nomor urut kecil.

Sementara itu, pemohon Sutjipto, Septi Notariana dan Jose Dima Satria meminta pasal 205 ayat (4) dan (5) serta pasal 214 UU 10 tahun 2008 bertentangan dengan pasal 1 ayat 2,pasal 6A ayat 1,ayat4,pasal 22E ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

Para pemohon menilai, pasal ini bisa mengakibatkan terpilihnya anggota DPR yang tidak mewakili rakyat yang memilih pada daerah pemilihan.

“Keinginan kami sebagai calon anggota DPR kalau suara kurang dari 5 persen suara itu bisa hilang. Karena sisa suara tersebut dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi bersangkutan,” ujar Sutjipto.

Selain itu, para pemohon dari kedua perkara ini sepakat seharusnya calon legislatif yang berhak menjadi wakil rakyat ialah mereka yang memiliki jumlah suara terbanyak bukan nomor urut.

“Pasal 214 ini telah mengebiri suara rakyat yang telah memilih pemohon, suara terbanyak yang seharusnya menentukan,” kata Sutjipto. (Mimie/IOT-02).

http://www.indonesiaontime.com

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.